Pemkot Serang Gelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Juni 2020

Pemkot Serang Gelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Juni 2020

Pemkot Serang Gelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Juni 2020

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran bulan Juni 2020 di Aula Setda Kota Serang. Senin (20/7)

 

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Serang Syafrudin yang memimpin rapat, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Tb Urip Henus dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Serang.

 

Wali Kota Serang Syafrudin menjelaskan bahwa, realisasi anggaran atau realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang ini yang dianggap baik yakni dari Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah mencapai 48 persen dari Rp 17 miliar dengan PAD yang masuk Rp 8 miliar lebih. Kemudian, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan pagu anggaran Rp 4 miliar saat ini yang sudah masuk Rp 2 miliar lebih, Badan Pengelolaan Aset Daerah sudah 48 persen dari Rp 137, 6 miliar masuk Rp 66, 4 miliar. "Jadi retribusi sampai bulan Juni 2020 sudah 41,74 persen," kata Syafrudin kepada awak media.

 

Kemudian untuk realisasi anggaran, lanjut Syafrudin, sudah mencapai 39,80 persen. Sedangkan untuk capaian tertinggi di lima besar yakni, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) capai 55,98 persen, Sekretariat DPRD capai 49,65 persen, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) capai 49 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) capai 46 persen dan Inspektorat Kota Serang 45 persen.

 

Sedangkan untuk realisasi anggaran yang terendah, masih kata Syafrudin, lima besar yakni Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kecamatan Serang.

 

Untuk realisasi PAD terendah yakni Dinas Perhubungan dari anggaran Rp 2.413.390.789, realisasi anggarannya baru Rp 258.917.700. "Dishub yang paling jeblog capaiannya. Saya dengan tegas memerintahkan kepada Inspektorat untuk mengaudit. Banyak kemungkinan kebocoran anggaran, karena targer Rp 1,3 miliar, kalau dihitung satu bulan hanya mencapai Rp 110 juta, titik parkir yang banyak dan kayanya banyak kebocoran," tegasnya.

 

Sedangkan untuk penyebab utama terendahnya capaian, yakni paling banyak kecamatan dengan kendalanya dana DAUT yang baru bisa dicairkan. Karena, sebelumnya dana tersebut distop oleh pusat karena keadaan Covid-19. "DPUPR karena lelang yang agak lambat dan InsyaAllah bulan ini selesai. Untuk BPBD ada pekerjaan yang direalisasikan," katanya.

 

Ia juga mengatakan bahwa, menjelang HUT Kota Serang yang ke-13, dirinya mengintuksikan kepada semua OPD untuk bisa meningkatkan kinerja, termasuk di dinas teknis. Seperti, Satpol PP, Dinsos, Disparpora terkait Perda PUK. "Perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Serang saat ini menurun," katanya. (Tu Pimpinan dan Protokol Pemkot Serang)