Dinas Kominfo Kota Serang menyelenggarakan FGD Forum Data Tahun 2018
Rancangan Perwal tentang forum data dilatarbelakangi oleh pentingnya kebutuhan data Pemerintah menuju satu data, disamping itu juga menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada akhir tahun 2017 terkait kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk Forum Data Tingkat Kota Serang.
Forum Data pada Bidang Statistik ini, data yang akan diterima bersumber dari OPD Pemerintahan Kota Serang dan akan disiapkan operator di semua OPD, ujar Arif, Kabid Statistik Diskominfo Kota Serang pada saat menyampaikan laporan kegiatan.
Sambutan sekaligus membuka acara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Drs.H.Hamsin,MSi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta kegiatan. Disampaikan juga bahwa kegiatan Forum Data perlu dibentuk untuk menghasilkan sejumlah data data yang dibutuhkan dari seluruh OPD memadukan data untuk mengumpulkan data secara berkelanjutan.
Peserta yang hadir perwakilan dari setiap OPD Pemerintah Kota Serang
Nara sumber disamping dari Dinas Kominfo Kota Serang, Dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Serang, Kepala BPS, Ir Dadang Ahdiat, Kepala Bappeda Kota Serang, Joko Sutrisno,ST,MM, nara sumber juga dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang, Hadiah Murniati, S.STP, MSi.
Implementasi Satu Data Indonesia yang disampaikn oleh Dadang, Kepala BPS Kota Serang, diperlukan update data secara rutin, agar data up to date, selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga, dengan masuk ke Portal Data pada Forum Data akan lebih efektif dan efisien.
Kepala Bappeda, Joko memaparkan materi "Menuju Kebijakan Sistem Satu Data".
Latarbelakang di setiap level memerlukan data dan informasi. Data mikro, data sektoral, dilevel pengendalian data perlu data output,outcame, dll
Peran data pada pembangunn daerah, perlu data yang valid, update dan terbaru juga akuntabel, juga jaringan data di semua sektor yang terkait.
Dalam proses perencanaan memerlukan kebijakan penyusunan output kebijakan.
Peran data statistik pembangunan untuk mengetahui trand sesuai kebutuhan, digunakan untuk prioritas pembangunan.
"Hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan :
Data daerah yang kurang timerly, sehingga perencanaan menggunakan data yang belum terupdate, sehingga kedepan data dapat digunakan oleh manajemen Pemerintah dalam pembangunan.
Adanya gap kondisi dengan harapan, karena itulah perlu kebijakan perlunya satu data untuk pembangunan ketersediaan satu data yang terupdate, aktual, diperlukan dan sama antar instansi lainnya. Sehingga perlunya satu data yang seragam, lengkap dan satu data untuk mewujudkan data mutakhir." Ujar Joko menambahkan.
Forum Data memerlukan strategi mekanisme forum data melalui Opd yang telah dikelola oleh PPID menjadi Data Informasi Publik, selanjutnya dibawa dibahas pada Forum Data. Wali data dari setiap OPD bertanggungjawab atas penyediaan dan pendistribusian data masing masing OPD.
Kesimpulannya bahwa perlunya kesamaan persepsi untuk sistem pengelolaan dan implementasi kegiatan forum data secara cermat.
