Pj Walikota Serang Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Lintas Kementerian, Pj Walikota Serang: Alhamdulillah Inflasi Kota Serang dibawah Nasional diangka 2,06
SERANG, - Aula Walikota Serang, Senin 12 Februari 2024 diadakan kegiatan rutinitas tiap minggu terkait Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilakukan lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Turut hadir diruang rapat, ASDA II Yudi Suryadi, Kepala Diskominfo Kota Serang Arif Rahman Hakim, Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati, Staf Ahli Walikota Ibra, dan Perwakilan OPD anggota TPID Kota Serang.
Dalam wawancara dengan Pj Walikota Serang setelah selesai melakukan Rakor mengatakan, "Alhamdulillah Inflasi Kota Serang pada Februari 2024 di angka 2,06 masih dibawah target Nasional". Dimusim penghujan ini beliau mengatakan ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, bawang merah, bawah putih, namun yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai merah dari 60rbu menjadi 85rbu/kilo nya.
Beliau juga mengatakan Pemkot Serang dalam waktu dekat akan melakukan operasi pasar murah untuk menekan laju inflasi. Serta Kota Serang dalam waktu dekat akan melakukan panen cabai di daerah Walantaka dari program swadaya pangannya.
Selain itu Pemerintah Kota Serang akan melakukan koordinasi terkait program bersama tentang swadaya pangan atau komoditas yang sering dibutuhkan masyarakat yang bekerjasama dengan BI wilayah Provinsi Banten. Serta koordinasi dengan Bulog Serang terkait kesiapan kenaikan bantuan beras SPHP untuk Kota Serang dari 8 ton menjadi 12 ton.
Sedangkan wawancara dengan Kabid Dinkopukmperindag Kota Serang Wiwi Laras Wijaynti mengatakan, operasi pasar murah merupakan program subsidi dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Bulog dan Kementerian Pertanian.
Disinggung apa penyebab harga beras dan bahan pokok lainnya naik, beliau mengatakan ada beberapa faktor salah satunya transportasi yang terhambat dan kualitas produksi yang tidak normal akibat musim tidak stabil dan juga El Nino sehingga dalam pemenuhan pangan Pemerintah Daerah mengambil dari daerah lain bahkan Pemerintah Pusat masih import dari negara lain.
(REY/red)
