Pj Walikota Serang Bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Untuk Kesejahteraan Warga Kota Serang
SERANG, - Ruang Aula Walikota Serang menerima audiensi perihal kesejahteraan warga Kota Serang sekaligus silahturahmi antara Pj Walikota Serang dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Serang, Rabu 13/12/2023. Turut hadir dalam kegiatan Kepala DINASKERTRANS Kota Serang Poppy, Asep S Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yusup S Kabid Kabid Perbendaharaan BPKAD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Serang Achmad F.
Kepala DINASKERTRANS Kota Serang Poppy dalam kesempatan merasa bersyukur setelah penetapan UMK Kota Serang sebesar 4.186.602 naik sekitar 1,41% dengan jumlah 23.000 tenaga kerja yang terdata, tidak ada riak-riak demo buruh yang berasal dari Kota Serang meski konsentrasi demo berada diwilayah Kota Serang yang berpusat di KP3B. Beliau juga mengatakan ada sekitar 1.653 pengusaha di Kota Serang yang sebagian besar UMKM, dan berharap BPJS dapat membackup para pekerja UMKM serta mensosialisasikan perihal JHT, JKN, JKK kepada para pekerja yang waktu dan tempatnya akan kita bicarakan kembali.
Achmad F Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Serang meliputi wilayah Banten lama Kota Serang, Cilegon, kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak berharap BPJS akan menjadi supporting sistem untuk Pemerintah Kota Serang perihal Ketenagakerjaan. Beliau mengatakan akan ada penguatan untuk non ASN di BPJS Ketenagakerjaan, dan perlu ada dukungan Pemda terkait dengan adanya program pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan, keluarga rentan kemiskinan, dan stunting maka perlu CSR Perusahaan yang belum dimaksimalkan untuk membantu program pusat tersebut. Terkait program JKK dan JKN masih bisa disosialisasikan dan diterima oleh para pekerja bahkan Non ASN, akan tetapi JHT masih belum berjalan dengan baik dengan adanya asuransi-asuransi swasta yang punya program sama dan potongan JHT masih terbilang lumayan besar 5,7% takut banyak peserta yang merasa keberatan khusunya THL atau Non ASN.
Diakhir paparannya Kepala BPJS Ketenagakerjaan mengatakan akan mencoba menargetkan para pedagang agar adanya JKK, JKN, atau JHT untuk mereka. Serta beliau mengatakan menjelang pemilu akan ada resiko yang perlu adanya perlindungan untuk pekerja KPU dan Bawaslu yang merupakan perintah dari Pemerintah Pusat, beliau meminta info anggaran yang sudah dikeluarkan Pemda karna sistematis pembayaran preminya masih belum jelas, dan berharap BPJSnya di awal Januari sudah mulai bisa aktip.
Yusup Suprapto Kabid Perbendaharaan BPKAD mengatakan untuk tahun 2024 JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) sudah terpenuhi anggaran untuk THL di Pemerintah Kota Serang. Beliau meminta teknis penagihan untuk dapat dishare juga ke BPKAD agar bisa terkontrol semua, karna untuk saat ini BPJS langsung ke OPD nya.
Beliau juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) , JHT (Jaminan Hari Tua) , JKN (Jaminan Kematian) agar dapat disosialisasikan ke Non ASN untuk semua OPD di Kota Serang.
Diakhir kesempatannya terkait BPJS Bawaslu dan KPU, Pemerintah Kota Serang akan melihat dahulu proposal hibah KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang.
Asep septiawan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mengatakan adanya juga sosialisasi untuk manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota BPJS khususnya Non ASN.
Beliau pun menanggapi perihal para pedagang agar BPJS dapat menggandeng DiskopUKMperindag untuk sosialisasi dan pendataannya.
Pj Walikota Serang Yedi Rahmat dalam kesempatannya mengatakan Pemkot Serang akan hadir dan mendukung apa yang diperlukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, dan berharap sinergitasnya untuk kesejahteraan warga Kota Serang.
(REY/RED)
