Pemkot Serang Percepat Program Makanan Bergizi Gratis, Bentuk Satgas Khusus.
SERANGKOTA.GO.ID, – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bergerak cepat menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makanan Bergizi (MBG). Satgas ini dibentuk untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal dan merata bagi para siswa serta kelompok masyarakat rentan.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan rapat koordinasi yang digelar Pemkot Serang fokus pada percepatan pembentukan Satgas sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala teknis di lapangan.
“Satgas ini harus segera terbentuk. Banyak camat yang siap turun ke lapangan, tapi mereka butuh payung hukum yang jelas. Dasar hukumnya nanti akan diperkuat melalui SK Wali Kota,” ujar Yudi, Rabu (24/9/2025).
Menurut Yudi, Satgas berfungsi untuk memantau jalannya program MBG agar distribusi tidak timpang. Hingga kini, baru sebagian kecil dari sekitar 270 sekolah di Kota Serang yang sudah menerima makanan bergizi gratis.
“Kami ingin program ini benar-benar merata. Jangan sampai masih ada anak sekolah atau kelompok sasaran lain yang belum terlayani. Satgas akan turun langsung untuk monitoring sekaligus mencari solusi di lapangan,” jelasnya.
Salah satu hambatan utama pelaksanaan MBG adalah keterbatasan jumlah Satuan Pemberi Makanan Bergizi (SPBG). Pasalnya, perizinan SPBG langsung ditangani pemerintah pusat sehingga prosesnya memakan waktu lebih lama.
Program ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, melainkan juga anak usia dini, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Karena itu, Satgas akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD terkait, Forkopimda, Kementerian Agama, Baznas, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit.
“Secara teknis kesehatan tetap menjadi ranah Dinas Kesehatan. Sementara Satgas lebih fokus pada koordinasi, pemantauan, serta penyelesaian hambatan lapangan,” tambah Yudi.
Jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai 130 ribu siswa. Namun, angka tersebut masih dalam proses verifikasi karena adanya irisan zonasi antarwilayah, misalnya sekolah di Kasemen yang masuk Kabupaten Serang atau Kalodran yang masuk Ciruas.
“Data ini harus sinkron dulu agar tidak terjadi tumpang tindih,” kata Yudi.
Terkait kritik dari sejumlah orang tua mengenai menu makanan bergizi yang dianggap kurang sesuai, Yudi menegaskan program ini bertujuan baik dan tidak boleh disalahpahami.
“Menu tentu akan disesuaikan agar gizinya tepat sekaligus menarik bagi anak-anak. Kami juga akan gencar melakukan sosialisasi supaya orang tua lebih yakin terhadap manfaatnya,” ujarnya.
Yudi berharap, masyarakat dapat mendukung penuh program ini. “Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan kesehatan anak-anak ditolak hanya karena miskomunikasi. Kami akan terus membuka ruang komunikasi dengan orang tua,” pungkasnya.(RY)
