Nur Agis Terima Hasil Reses DPRD Kota Serang: Infrastruktur, Pendidikan, hingga Aspirasi Warga Siap Diakomodir.

SERANGKOTA.GO.ID, – Pemkot Serang menerima hasil reses anggota DPRD Kota Serang, di dalamnya mencatat sejumlah aspirasi utama dari masyarakat yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2026. 

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyebutkan bahwa sebagian besar aspirasi warga masih didominasi oleh persoalan infrastruktur seperti jalan, drainase, serta persoalan pendidikan, termasuk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Hampir seluruh hasil reses yang disampaikan warga berkaitan dengan infrastruktur. Ini menjadi perhatian utama karena memang kebutuhan tersebut nyata di lapangan," ujar Nur Agis. Senin (28/07/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Serang berjalan melalui dua jalur, yakni dari DPRD dan pemerintah kota. Aspirasi masyarakat biasanya dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sementara DPRD memiliki kewenangan melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang dihimpun dari reses.

“Nanti kita akan prioritaskan yang memang mendesak untuk ditindaklanjuti. Tapi kita juga akan sesuaikan dengan RPJMD serta 13 program prioritas agar bisa terakomodir secara merata,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Muhamad Farhan Azis, juga menyoroti pentingnya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, hasil reses akan dikawal secara maksimal oleh legislatif, terutama menjelang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan anggaran tahun 2026.

"Sebentar lagi kita akan rapat pembahasan RPJMD sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan. Maka dari itu, hasil reses ini akan kita perjuangkan agar menjadi prioritas," tegasnya.

Farhan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat bersifat normatif dan berulang, namun tetap relevan dan mendesak. 

"Selain infrastruktur, keluhan masyarakat juga banyak datang dari persoalan SPMB. Banyak orang tua mengeluh karena anak-anak mereka gagal masuk sekolah negeri dan akhirnya harus masuk ke sekolah swasta," ungkapnya. 

Mengenai sistem seleksi PPDB, Farhan mengusulkan agar pendekatannya lebih objektif dan bisa diukur. Ia menilai sistem saat ini masih banyak celah dan dinilai tidak transparan karena maraknya praktik “titip menitip”.

“Jika ingin lebih objektif, sebaiknya kembali ke sistem nilai ujian (NEM). Walaupun sistem ini berada di bawah kewenangan pusat, namun setidaknya bisa mengurangi subjektivitas yang kerap terjadi, termasuk dalam sistem zonasi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, yang menjadi alasan utama para orang tua mengincar sekolah negeri.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sambil kita dorong semua anak bisa mengakses pendidikan, pemerintah juga harus memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh—baik infrastruktur, distribusi guru, hingga insentif bagi tenaga pendidik," tutup Farhan.

(RED/Poto:RY/Humas).