2023 PUPR Kota Serang Dapat Alokasi Anggaran Terbesar Untuk Selesaikan RPJMD
Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan Hari Bakti PUPR dalam rangka Hari Ulang Tahun PUPR ke 77 di Kantor Dinas PUPR Kota Serang, (01/12).
Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos, M.Si yang hadir dalam acara ini berterima kasih atas kinerja DPUPR yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Kota Serang, baik itu infrastruktur maupun perkantoran.
"PUPR sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang kaitannya dengan membangun infrastruktur ataupun perkantoran yang sudah dilaksanakan PUPR" Ujarnya.
Syafrudin juga berharap di tahun 2023 nanti, DPUPR bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang. Apalagi di tahun 2023 nanti anggaran DPUPR akan menjadi yang tertinggi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain
"Di tahun 2023 juga sesuai dengan masa kepemimpinan kami, oleh karena itu saya berharap kepada PUPR untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam RPJMD kita" Harapnya.
"Jadi apa yang belum diselesaikan segera diselesaikan, karena di 2023 anggaran PUPR ini lebih besar daripada OPD yang lain" Sambung Syafrudin.
Meski kinerja sudah diakui oleh Syafrudin, tetapi dirinya masih memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk DPUPR terkait titik banjir yang ada di Perumahan Widya Asri dan Link. Kaujon
"PR nya ada dua titik banjir yang setiap tahun selalu terjadi di Widya Asri dan keujanan, di dua titik ini yang harus cepat kita selesaikan" Ungkapnya.
Menanggapi dua PR yang diberikan Syafrudin, Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan bahwa dalam persoalan banjir ada beberapa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
"Dua titik persoalan genangan atau banjir, karena ada beberapa yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Provinsi" Pungkasnya.
Iya juga menjelaskan bahwa kewenangan DPUPR merupakan dalam menangani dampak dari banjir. Tapi dalam menangani persoalan banjir merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan juga masyarakat
"Kewenangan PU Kota adalah dampaknya dari banjir itu tapi untuk menangani persoalan banjir tadi, kita bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan juga masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air" Tuturnya.
Iwan juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah membangun infrastruktur jalan dan gedung-gedung pemerintahan untuk pelayanan masyarakat. Untuk jalan sendiri di tahun 2022 DPUPR sudah membangun 11 Kilometer jalan di Kota Serang.
"Yang kita lakukan sudah membangun instruktur jalan lalu gedung-gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat" Katanya.
"Untuk tahun ini 11 KM yang sudah kita bangun" Sambung iwan.
Iwan menyampaikan bahwa pembangunan di Kota Serang sudah mencapai 85 Persen dengan 15 Persen sisanya akan diselesaikan di 2023. Pihaknya juga berharap kucuran dana di 2023 bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang saja tapi juga dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
"Yang belum kurang lebih 15 persen lagi. Targetnya diselesaikan 2023, semua mudah mudahan bukan hanya dari APBD tapi juga memohon anggaran dari Provinsi dan Pusat" Harapnya.
Camat Kasemen Ahmad Nuri yang juga hadir dalam acara ini berterima kasih kepada DPUPR yang sudah membangun infrastruktur di daerahnya. Apalagi jalan yang sudah meningkatkan akses dan perekonomian masyarakat.
"Jalan-jalan yang di bangun PUPR seperti di Kelurahan Warung Jaud, Bendung, Kronjen" Ucapnya.
"Akses masyarakat dan ekonomi bisa berjalan cepat terus aktivitas keagamaan bisa lebih baik" Sambung Nuri.
Dirinya menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dari warganya terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Kasemen, bahkan warganya sangat terbantu atas pembangunan yang sudah rampung.
"Gada keluhan, malah merasa terbantu" Tutupnya.
