SERANGKOTA.GO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Arahan dan Penguatan Sosialisasi Mekanisme Perpanjangan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa 10 November 2026.
Kegiatan strategis yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini dipusatkan di GGR Stadion Maulana Yusuf, Ciceri.
Wali Kota Serang Budi Rustandi yang hadir memberikan arahan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan kepastian status kepegawaian aparatur daerah.
Kata Budi, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kelancaran proses peralihan status PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa Pemkot Serang telah menyiapkan anggaran untuk mendukung peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," ujar Budi.
Dijelaskan Budi, saat ini terdapat 5.716 pegawai PPPK di lingkungan pemerintah daerah yang terus dipantau kedisiplinan dan kinerjanya.
Ia menegaskan bahwa aparatur yang berkinerja baik dan berdedikasi melayani masyarakat dipastikan aman dan tidak akan dirumahkan.
"Insyaallah 5.716 pegawai ini tidak akan berkurang apabila kalian bekerja dengan baik dan membantu program pemerintah," tegas Budi di hadapan ribuan peserta sosialisasi.
Selain membahas mekanisme perpanjangan kontrak, Budi juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi birokrasi melalui percepatan penggunaan TTE bagi seluruh pegawai.
Menurutnya, aktivasi TTE merupakan wujud nyata transformasi digital pemerintahan untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih modern dan aman.
"TTE ini bukan sekadar sarana penandatanganan dokumen, tetapi juga mendukung layanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, mudah, efektif, dan aman," terangnya.
Kebijakan perpanjangan masa kerja dan penerapan administrasi digital ini sejalan dengan program prioritas Pemkot Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui peningkatan mutu sumber daya manusia yang terstruktur secara sistem, pemerintah daerah optimis kualitas pelayanan publik kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan profesional.
