Pemerintah Kota Serang Berkomitmen Mempertahankan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintah Kota Serang diwakili oleh ASDA III Kota Serang Imam Rana dan dampingi Sekretaris BPKAD Kota Serang Ina Linawati dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Serang Um Rochmat Hidayat mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI melalui video conference yang bertempat di Kantor Diskominfo Kota Serang, Kamis (22/9). Tema yang diangkat dalam rakernas tahun 2022 ini yaitu "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Diadakan secara hybrid yang diikuti oleh setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Rakernas ini merupakan acara puncak dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan RI. Bertujuan untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP dari BPK RI kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan awareness dan komitmen dalam percepatan, pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional.
Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022 ini diselenggarakan dengan harapan seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara komprehensif sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga, salah satunya melalui perolehan opini tertinggi dari BPK RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kota Serang termasuk kedalam kota yang lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2017-2021. Kriteria pemberian opini ini yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kota Serang secara simbolis telah diberikan pada bulan Mei melalui BPK RI Perwakilan Banten bertempat di Kantor Wilayah BPK Provinsi Banten.
Dalam kesempatan tersebut. ASDA III Kota Serang Imam Rana menuturkan bahwa adanya kegiatan rakernas ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempertahankan akuntabilitas keuangan dan kinerja bersama-sama, baik di pusat maupun daerah. Dengan predikat yang diraih oleh Pemerintah Kota Serang berharap bisa tetap dipertahankan dan juga bisa menjadi lebih baik kembali
"Kami melihat bahwa adalah suatu upaya dari pemerintah pusat agar akuntabilitas keuangan dan kinerja ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang" Ucapnya.
"Harapan kedepan bisa dipertahankan dan bisa lebih baik lagi, baik dalam akuntabilitas maupun juga dalam hal-hal lain" Sambungnya.
Kaitannya dengan situasi pandemi dua tahun lalu, Imam Rana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang selalu melakukan upaya pemulihan ekonomi namun tetap mempertahankan akuntabilitasnya. Perubahan-perubahan yang cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi namun tetap akuntabel.
"Jadi dalam pandemi tentunya juga kita mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah khususnya kaitannya dengan akuntabilitas ini adapun tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga pada pandemi kita juga memberikan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menteri Keuangan, kita juga mengadakan pemulihan ekonomi untuk masyarakat dan UMKM, tahun ini juga ada cuma nilainya tidak sebesar tahun kemaren" Ucapnya.
Senada dengan ASDA III, Sekretaris BPKAD Kota Serang Ina Linawati berharap kedepannya untuk tetap mempertahankan opini WTP ini dari BPK RI terhadap penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan rakernas ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa tahun ini telah mencatat makin banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Disampaikan bahwa ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa didalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
"Dan tentu kita berharap tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK nya WTP namun yang penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul dimanfaat instrumen keuangan negara beserta daerah didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia" Ucapnya.
