Dari data Kemenkes RI kasus penyakit Polio, Pj Walikota Serang tegaskan penyakit Polio harus diwaspadai.
SERANGKKOTA.GO.ID,- Ruang Aula Walikota Serang, Senin 24 Juni 2024. Diadakan rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI & Kemenkes secara zoom meeting terkait dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit polio dengan Pemerintah Daerah. Turut hadir Asisten Daerah II Yudi Suryadi serta perwakilan unsur Forkopimda.
Dalam kesempatannya Penjabat (Pj) Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit polio ini kiranya perlu diwaspadai bersama oleh seluruh lapisan dan stakeholder.
"Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Menteri Kesehatan penyakit polio sudah masuk ke wilayah provinsi Aceh, Jawa barat, Jawa timur dan terakhir di provinsi Papua", ujarnya.
Kemudian ia berpesan waspada kepada semua pihak.
"Untuk itu kiranya bisa semua untuk mewaspadainya. Jangan sampai lengah untuk penanggulangan penyakit polio ini", tegas Pj Walikota Serang Yedi Rahmat.
Kemudian ia juga menambahkan arahan Kemenkes.
"Sesuai arahan dari Kemenkes untuk mensosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan pelaksana vaksinasi. Karena tadi di tegaskan bahwa vaksin sudah ada dan siap didistribusikan. Jangan sampai underestimate (meremehkan) terhadap penyakit polio", imbuhnya.
Ia mengatakan sasaran dari program ini.
"Ada 27 provinsi lainnya yang menjadi target sasaran, termasuk provinsi Banten. Untuk itu Gerakan vaksinasi dan keseriusan harus secara bersama-sama dilakukan", ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menambahkan target dari program ini.
"Secara nasional pelaksanaan vaksinasi polio targetnya adalah 95% dengan tujuan sebagai hard imunity. Jadi sesuai arahan Kemendagri untuk sama-sama dengan berbagai komponen, baik Dinkes, Puskesmas dan semua stakeholder untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi ini," Imbuhnya
Diakhir penyampaiannya ia mengatakan bahwa nanti Kemendagri akan menambahkan poin dalam surat edaran anggaran daerah.
"Ini nantinya menjadi dasar baik Pemerintah Kota Serang, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeluarkan BTT untuk penanggulangan penyakit Polio. Ini juga akan diwaspadai secara bersama, sesuai dengan arahan Kemendagri dan Kemenkes", tutupnya.
