Pelayanan Publik

Pelayanan Publik
  1. Pelayanan Satu Atap

    TUNTUTAN reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dan pelayanan prima, ditunjukan dengan adanya pelayanan satu atap di pemerintahan Kota Serang. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Menurut Undangundang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Pola Pelayanan terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan, yaitu:
    • Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap
    Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa  pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatuatapkan.  Dalam penyelenggaraan pelayanan satu atap dan satu pintu di Pemerintah Daerah Kota Serang, sudah melaksanankan beberapa pelayanan guna memperbaiki kualitas pelayanan publik, yaitu:
    1. Pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran
    2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
    3. Izin tanda dafar perusahaan (TDP)
    4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    6. Izin Reklame
    7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  2. Pelayanan Kesehatan

    DALAM konteks pelayanan kesehatan, di Kota Serang telah banyak tersedia lembaga pelayanan kesehatan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta sebagaimana salah satunya diindikasikan dengan rasio jumlah puskesmas per 100 ribu jumlah penduduk di Kota Serang telah cukup baik, yaitu sebesar 2,46 (di atas rasio Provinsi sebesar 2,03). Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari derajat kesehatan masyarakat.