Jelang Rakernas APEKSI Jokowi Kumpulkan Walikota di Istana Bogor
Sehari sebelum pelaksanaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke XVI yang akan berlangsung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 24-28 Juli 2018, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah kepala daerah Walikota seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/7/2018).
Walikota Serang H.Tb.Haerul Jaman,SE bersama Walikota lainnya di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7). Dalam pertemuan bersama Presiden, Walikota Tangerang Selatan sebagai Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany menyampaikan beberapa usulan, kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan juga dana bagi kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.
“Kami berharap agar pemerintah pusat membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” kata Airin.
Di samping dana kelurahan, Airin mewakili seluruh Walikota juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan. Diungkapkannya, wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi. Yang disayangkan, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat. “Akibatnya kita (pemerintah kota) yang di komplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset kita,” ungkapnya.
Oleh karenanya Airin berharap agar masalah ini ada solusinya. Sebagai tawaran dari APEKSI, Airin berharap agar Balai Jalan bisa secepatnya melakukan pemeliharaan jalan. Selain itu tambahnya lagi, pemerintah kota bisa mengalokasikan atau diberi alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeliharaannya sehingga tidak lagi tumpang tindih.
Dalam pertemuan dengan Presiden, APEKSI juga menyampaikan persoalan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kerjasama badan usaha dan pemerintah serta permasalahan yang dialami pemerintah kota. Termasuk, usulan agar perizinan di Kementerian bisa dilakukan secara online.
Sumber : Dari berbagai sumber
